IATPI menekankan pentingnya kolaborasi vertikal dari tingkat RT hingga gubernur serta sinergi horizontal lintas sektor untuk mengatasi tantangan pengelolaan 8.000 ton sampah harian di Jakarta. Keberhasilan strategi ini bergantung pada adanya figur penggerak lokal yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi aksi nyata dan mendorong partisipasi aktif warga.
Jakarta, Saatini.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus menghadapi tantangan berat dalam mengelola tumpukan limbah perkotaan yang fantastis. Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) menegaskan bahwa kunci utama keberhasilan pengelolaan lingkungan di ibu kota sangat bergantung pada dua bentuk kolaborasi utama, yaitu jalur vertikal dan horizontal.
Ketua Umum IATPI, Endra S. Atmawidjaja, menyebutkan bahwa pendekatan vertikal sangat penting untuk menjamin seluruh kebijakan pemerintah daerah dapat terealisasi menjadi aksi nyata di tengah warga. Tanpa adanya sinergi yang utuh dari setiap tingkatan, berbagai program penanganan lingkungan yang sudah dirancang pemerintah daerah berisiko berhenti di tengah jalan.
"Kalau vertikal itu mulai dari warga, RT, RW, lurah, camat, wali kota sampai gubernurnya. Ini harus satu spirit. Karena salah satu saja putus, kebijakan gubernur sampai di level bawah tidak akan berjalan," tegas Endra saat ditemui wartawan usai menghadiri penganugerahan Benyamin S. Awards 2026 di Jakarta, Jumat (30/10).
Saat ini, produksi limbah warga Jakarta menyentuh angka sekitar 8.000 ton per hari. Endra menilai target besar pengurangan volume limbah harian tersebut akan sulit tercapai apabila aparatur wilayah dan warga masyarakat tidak melangkah serentak. Keterlibatan aktif figur penggerak (champion) di tingkat lokal menjadi motor utama perubahan lingkungan.
Keberhasilan sejumlah lurah yang memboyong penghargaan lingkungan bukti nyata hadirnya sinergi kuat antara pengurus RT, RW, dan warga. Menurut Endra, Jakarta membutuhkan lebih banyak sosok penggerak lingkungan yang siap mereplikasi pola pengelolaan sampah mandiri dari skala mikro, menengah, hingga tingkat provinsi.
Selain memperkuat jalur vertikal, IATPI juga menyoroti krusialnya sinergi horizontal lintas sektor. Masalah kebersihan kota tidak bisa lepas dari dinamika sosial dan pertumbuhan ekonomi warga. Penanganan sampah modern harus menerapkan konsep ekonomi sirkular yang mencakup pemilahan, pengurangan, pengolahan, hingga pemanfaatan kembali barang bekas agar bernilai guna.
"Masalah lingkungan itu tidak pernah berdiri sendiri. Ada masalah sosial, ekonomi, sehingga semuanya harus disinergikan. Aktornya bersinergi dan sektornya juga bersinergi," jelas Endra.
Guna merangsang partisipasi publik secara konsisten, penerapannya perlu dibarengi dengan skema insentif yang menarik. Warga yang disiplin memilah limbah dari rumah tangga layak mendapatkan imbalan bernilai ekonomis, seperti uang tunai, poin rewards, saldo tabungan, hingga tabungan emas. Langkah ini diyakini mampu memotivasi masyarakat untuk mengubah perilaku pemilahan barang bekas menjadi kebiasaan harian.
"Apabila kolaborasi masyarakat dan pemerintah berjalan kuat, didukung sistem pengelolaan sampah terintegrasi, pengurangan volume sampah dapat terlihat secara nyata," pungkasnya.
Semangat pengelolaan lingkungan ini sejalan dengan langkah Pemprov DKI Jakarta yang memberikan penganugerahan Benyamin S. Award (BSA) 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan langsung penghargaan ini kepada tiga kelurahan terbaik yang berhasil menciptakan wilayah Bersih, Nyaman, Indah, dan Sejahtera.
Dalam ajang tersebut, Kelurahan Utan Kayu Selatan berhasil memenangkan Kategori Nyaman. Sementara itu, Kategori Indah diraih oleh Kelurahan Kelapa Gading Timur, dan Kategori Sejahtera sukses direbut oleh Kelurahan Sukabumi Utara. (*)